Pabrikan Sepakat Pasok 29 Juta Liter Minyak Goreng ke BUMN Pangan

Jakarta, CNNIndonesia —

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beberapa produsen setuju untuk masuk minyak goreng ke Pangan BUMN mempercepat pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hal itu disampaikan melalui penyerahan minyak goreng bersama BUMN Pangan dan produsen minyak goreng, Rabu (8/2).

Arief menyebutkan, jika ada Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah bisa mengintervensi pasar untuk mencegah volatilitas harga minyak goreng menjelang Hari Keagamaan Nasional (HBKN).

“Dalam mewujudkan cadangan minyak goreng, pemerintah membutuhkan kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik antar kementerian dan lembaga, BUMN, maupun swasta atau produsen minyak goreng, sehingga kami melibatkan produsen untuk memberikan pasokan bagi BUMN Pangan,” ujarnya sebagai dikutip dari informasi resmi.

Setelah berdiskusi, berdiskusi, dan mendapat masukan dari perwakilan produsen, Arief mengatakan untuk tahap awal ini disepakati komitmen untuk menyalurkan total 29 juta liter per bulan mulai Februari-Maret.

Jumlah tersebut meliputi 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Dari total 29 juta liter, ID FOOD mendapat 22 juta liter dan Bulog mendapat 7 juta liter.

Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, antara lain PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, dan Apical Group 8 juta liter.

Kemudian, KPN Group 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan diumumkan.

“Komitmen Penyaluran Produsen Minyak Goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen dan juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang mengawasi seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, dan NFA” kata Arief.

Sebagai pihak yang dijamin mengelola CPP, Arief mengapresiasi komitmen tersebut. Ia berharap implementasi produsen mampu memenuhi komitmen yang dipantau Satgas Pangan Polri.

Pasalnya, komitmen penyaluran cadangan minyak goreng pemerintah juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan peningkatan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi pada 6 Februari.

Pemerintah telah meningkatkan kebijakan DMO sebesar 50 persen untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri jelang puasa dan Lebaran HBKN. Kebijakan tersebut disertai dengan perubahan insentif faktor pengganda kemasan dan faktor pengganda daerah dalam rangka DMO minyak goreng yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek Minyakita, dimana faktor insentif untuk kemasan bantal adalah 1,5 dan untuk kemasan selain kemasan bantal adalah 1,75.

“Kebijakan penyesuaian ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kemendag menetapkan peningkatan insentif ekspor minyak goreng sehingga produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng. (Minyakita) termasuk untuk implementasi CPP,” ujar Arief.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)

[Gambas:Video CNN]