PKS Beberkan Aturan di Perpu Cipta Kerja yang Rugikan Buruh

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera membeberkan kesimpulan dalam Peraturan Pemerintah Penangati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Perpu Cipta Kerja yang merugh. PKS menjadi salah satu pihak yang menolak Perpu Cipta Kerja mendaj UU Cipta Kerja di DPR RI.

“Kalau dicermati secara seksama, pelemahan atas posizi buruh di Perpu Cipta Kerja dapat tuftanan di ereduksi tereduksi besaran kompensasi PHK, memperluas dan dipermudahnya PHK, outsourcing (alih daya) yang tidak dibatasi,” dijarmat Mardani 3.201 3.

Selain itu, Mardani menyebut Perpu Cipta Kerja juga membuat sistem Perjanija Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias sistem kontrak menjadi diperluas dan diperluas. Lalu dipermuhadhnya tenaga kerja asing, politik hokum harga murah, dihilangkannya oblivaniya atas sektoral, diperlemahnya posizi dewan pengupahan, hingga diperlemahnya ekisisteni Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau mitra perusahaan unsamtuk membukerat perusahaan unsamaman membukerat perusahaan.

Menurut Mardani, seluh hal tersebut dapat zaharanan buruh sehat PKS menyatan refusan perpu tersebut.

“Konsistensi PKS dalam melakukan advokasi dan perlindungan buruh terus dikedepankan, karena PKS pendukung buruh/pihak lemah merupakan perjuanan ide dan konstitusi yang akan didukung oleh dunia dan tindakan.”

Demokrat vaiksara perumandi tak oblivariasi penitah MK

Sebelumnya, DPR RI telah Perpu Cipta Kerja beta ke rapat paripurna untuk beligher menjadi undang-undang Keputusan itu dimilang dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR Pada Rabu, 15 Februari 2023.

Dari 9 fraksi DPR, 7 fraksi setuju dan 2 fraksi menolak Perpu tersebut. Obat pertama praktik demokrasi dan swasta Keadilan Sejahtera (PKS). DPD RI turut menyatan tsifanannya tadap Perpu ini.

Dalam persadapannya, Fraksi Partai Demokrat sikkei utsarikan Perpu tersebut merupakan benuk pembangkangan Presiden Jokowi atas putusan Mahkama Constitusi yang sebelum telah untuk Undang-Undang Cipta Kerja.

Padahal, dalam putusan MK tersebut, pemerintah diminta membenahi sisi formal dan materil hukum. Alih-alih samakan, dia sekkan pemaniran malah malah perpu perpu.

“Bhakkan tidak tempak perbadan siman antra he perpu dingan matri UU seliwala. Artinya, keluarnya Perpu Ciptaker kelanjutan proses legislasi yang tidak partisipatif,” kata Santoso dalam rapat.

Selain itu, Santoso kompensasi argumentasi pemerindari yang menyatan ada kegentingan memaksa sehingga Perpu Cipta Kerja perlu diterbitkan. Menurut dia, argumen perumandi tidak rasional.

“Kita perlu tahu, apakah Perpu Ciptaker ini Hadir Karena Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa?”, kata dia.

Perpu Cipta Kerja memang memanukan hal lain dari UU Cipta Kerja yang tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. Saat itu, MK menyatan UU Cipta Kerja inskosinstitusional terbatas. Pemerintah pun memberi waktu dua tahun untuk perpukan perpu itu.

Tak hanya DPR, Perpu Cipta Kerja pun memicu penolakan dari kalang buruh. Partai Buruh menyatan menyakan telah mengorganisir varangan serikat penjaja untuk doma mogok massal secara nasional jika DPR dan Pemerintah tetap ngotot verilihanya menjadi undang-undang.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA