Jokowi, Tangis Korban Wanaartha Cs dan Lampu Kuning Presiden untuk OJK

Jakarta, CNNIndonesia —

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kasus yang terjadi di sektor tersebut Pertanggungan Indonesia. Pasalnya, pengaduan yang diterima disertai tangisan para korban yang meminta uangnya dikembalikan.

Asuransi yang dimaksud bukan hanya Jiwasraya dan Asabri, tapi juga Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan yang memiliki masalah lain.

“Ini harus mikro satu per satu karena masyarakat menangis, masyarakat hanya meminta satu, uang saya dikembalikan, uang saya dikembalikan. Karena ketika saya ke Tanah Abang semua menangis karena banyak orang yang terkena dampaknya. Saat Imlek, mereka juga menangis, di Surabaya juga menangis,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2).

Karena itu, dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaiki dan meningkatkan pengawasan di sektor perasuransian agar tidak terulang kembali. Dalam pengawasan ini tentunya tidak hanya asuransi, tetapi juga produk jasa keuangan lainnya.

“Soal proteksi, saya melihat masyarakat membutuhkan proteksi yang pasti untuk produk jasa keuangan yang baik seperti asuransi, investasi, perjalanan haji dan umrah. Pengawasannya harus detail,” ujarnya.

Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira menilai Jokowi memiliki niat khusus terkait isu asuransi yang menjadi persoalan di hadapan jajaran OJK. Menurut dia, Jokowi merasa masalah asuransi sudah hampir selesai dan perlu ada peningkatan dalam pengawasan.

Bhima mengatakan, Jokowi ingin menegaskan bahwa industri asuransi yang selalu dicermati memiliki potensi besar yang perlu didorong, termasuk peningkatan pengawasannya. Jika tidak ada perbaikan selain memberikan keuntungan tetapi dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri tersebut.

“Dampaknya bukan hanya asuransi tapi hampir semua sektor keuangan, ini catatan negatif kinerja OJK,” kata Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Tak hanya itu, sinyal khusus Jokowi dinilai lebih serius yakni harus mengganti Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK. Sebab, Bhima harus menjadi sosok yang tegas untuk mengisi posisi tersebut.

“Bisa jadi Pak Jokowi juga mengirim sinyal minta pergantian ketua IKNB, apalagi masalah IKNB terlalu serius, tidak hanya asuransi, pinjol juga butuh bantuan untuk menyelesaikan kasus asuransi ini dan juga termasuk pinjol. Jadi IKNB ini butuh sosok yang kuat. Dia harus tegas memberikan sanksi kepada pemilik modal,” jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Indonesia Yusuf Rendy Manilet dari Economic Reform Center (Inti) mengatakan, komentar Jokowi terkait permasalahan yang terjadi di industri asuransi menjadi sinyal khusus bagi OJK untuk melakukan perbaikan.

“Saya ingat komentar Pak Jokowi terkait industri keuangan relatif jarang. Artinya ketika Pak Jokowi memberikan persetujuannya, saya kira ini lampu kuning bagi OJK sebagai otoritas yang mengawasi industri keuangan untuk meningkatkan pengawasannya, ” kata Rendy.