Pengamat: Politik Debit Debt Debt Deal Dibuka untuk Ruang Publik

TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai masalah konsensus politik terkait utang Hutang yang tidak etis diumumkan ke domain publik.

Menurut Aisah, perjanjian politik itu termasuk utang, itu hanya ikatan kesepakatan antara yang terlibat di dalamnya. Baik itu peserta pemilu, partai dengan calon maupun calon presiden dengan wakil presiden. Termasuk juga dalam konteks pemilihan kepala daerah.

“Menjadi rahasia tertutup di antara mereka sendiri dan jarang terbuka di ruang publik,” ujarnya saat dihubungi, Selasa, 7 Februari 2023.

Aisah mengatakan, terkait calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedanapabila ditemukan permasalahan hukum terkait pelaksanaan perjanjian politik, dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal.

“Jangan membuka perkara ini secara parsial dan menjadikannya sebagai isu politik,” kata Aisah.

Berdampak pada citra Anies Baswedan

Aisyah menilai kesepakatan politik, khususnya pembayaran utang, telah menurunkan citra pemerintah. “Tarik ke bawah gambar sosok presiden atau wakil presiden tertentu,” katanya.

Tidak demikian halnya, kesepakatan-kesepakatan politik memberikan citra buruk kepada publik. Misalnya, calon politisi enggan berpolitik karena mahalnya biaya.

“Misalnya, politik mahal yang dihadirkan dalam kasus Anies akan melahirkan banyak politisi potensial yang punya kapasitas tapi tidak punya modal, sehingga enggan terjun ke dunia politik,” katanya.

Aisah juga khawatir calon dalam kapasitas ini enggan terjun ke dunia politik karena biaya yang mahal, termasuk perjanjian pinjaman politik dan lain-lain.

Aisah menyebutkan hubungan pengaruh hutang piutang hal ini terhadap keterpilihan caleg tidak dapat dijelaskan secara eksplisit. Faktor elektabilitas, kata dia, lebih tepat diukur melalui pengawasan.

Namun jika dilihat dari logika pemilih, menurut Aisah, pasti akan berdampak. Penyebab masalah terkait dengan keraguan terhadap komitmen Anies.

“Dalam konteks Anies dan permasalahan yang berkembang di ruang publik, tapi ini misalnya terkait komitmen Anies yang dianggap bermasalah,” ujarnya.

Baca Juga: Anies Terbitkan Utang Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biarkan Pihak Terkait Yang Melunasi