Investigasi Skala Kecil VICE: Bagaimana Cara Melaporkan Jalan Rusak untuk Diperbaiki?

Alasan seorang penarik becak di Lamongan, Jawa Timur, rela memperbaiki sendiri jalan rusak itu membuat internet tergerak. Gufron (62), nama tukang becak, rela menambal jalan berlubang di Jalan Raya Deket-Karangbinangun, Lamongan, karena tak ingin anak-anak malang sering melewati jalan itu.

“Saya hanya khawatir. Anak saya bekerja di kota dan melintasi jalan ini setiap hari. Saya melihat jalan ini rawan kecelakaan karena setelah tikungan, pengguna langsung menjumpai jalan rusak berlubang,” kata Gufron seperti dilansir Kompas.

Kita dapat hubungan dengan perhatian Gufron. Jalan rusak ada di mana-mana. Jika ada pengecualian, hanya di satu istana, kota yang dibuat oleh pengembang, dan di tempat yang belum dibangun masing-masing, kita tidak akan menemukan jalan yang rusak.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dua pekan lalu diketahui hanya 42 persen kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori stabil. Dan menurut BPS tahun 2021, sepertinya Indonesia sudah rusak. Dari sepertiga ini, setengahnya rusak parah.

Menariknya, Gufron bukanlah seorang tukang becak yang memutuskan untuk turun tangan karena tidak tahan dengan jalan yang rusak. Kisah para penarik becak yang memperbaiki jalan rusak secara swadaya juga terdapat di Riau, Surabaya, Sragen, dan Grobogan. Darto, tukang becak di Grobogan yang sudah berbisnis sejak tahun 1999 pro bono memperbaiki jalan yang rusak, sehingga mereka hanya ingin terus menerus menambal ban yang bocor akibat rusak.

Ketajaman masalah jalan rusak yang sudah sampai pada tahap terbentang dalam ruang dan waktu, masyarakat Indonesia seolah-olah sudah mengalaminya. 7 tahap penerimaan dalam mengatasi masalah ini. Mulai dari pemberian pilox putih pada bagian yang berlubang, menanam pohon pisang, memancing di genangan air, memasang rambu kolam renang, berenang di lubang yang dipenuhi air hujan, hingga mengadakan sesi foto di jalan rusak.

Semua aksi lucu itu tak lain adalah ekspresi kekesalan terhadap pemerintah. Jika Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak memprotes secara langsung, sepertinya lebih baik membuat sindiran saja. Pasalnya, di Banten, masyarakat yang memprotes jalan rusak di Facebook justru dipolisikan oleh kader yang tidak menerima kritik.

Pemandu meminta pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak

Katakanlah kita berada dalam situasi yang sama dengan Gufron. Kami tidak tahan dengan jalan rusak yang harus kami lalui sepanjang waktu. Kami ingin ada perbaikan, tetapi kami tidak dapat memperbaikinya sendiri atau membuat tindakan satir.

Kita bisa memaksimalkan hak kita sebagai wajib pajak dengan meminta jasa yang ditugaskan untuk memperbaiki segala sesuatu di sekitar kita. Tapi bagaimana cara menghancurkan cara pemerintah selain melalui media sosial?

Itu yang ditanyakan VICE kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Pembaca yang tinggal di Yogyakarta bisa melakukan langkah-langkah berikut ini.

Wira Sasongko Putro selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (dibawah Bidang Teknik Sipil) menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengalami kerusakan dengan cara (1) mengirimkan surat langsung ke Dinas PUPESDM, Gubernur atau Sekda DIY. Kemudian (2) warga juga dapat melaporkan melalui E-report.

Jika ingin melaporkan secara online, dapat dilakukan melalui fitur chat di pojok kanan bawah website PUPESDM DIY. Dari sana, Anda bisa mengadukan jalan rusak. BTW di Jogja, E-rapor adalah layanan terpadu yang disediakan Diskominfo untuk menerima berbagai macam laporan mulai dari gangguan, pemadaman, gangguan pejalan kaki hingga pedagang kaki lima (PKL).

Sistem E-report selanjutnya akan meneruskan pengaduan masyarakat ke instansi yang ditunjuk. Pelapor juga dapat melacak status pengaduan. Admin akan menanggapi chat pengadu dengan tetap menjaga kerahasiaan data, namun isi pengaduan dan tanggapannya akan terbuka untuk umum.

Kembali ke jalan rusak, Wira mengatakan Dinas PU DIY akan menindaklanjuti pengaduan jika jalan rusak itu ada di provinsi. Artinya, saat melapor, kita harus mengecek terlebih dahulu status jalan yang akan kita bangun, baik jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional. Jika jalan provinsi dimohonkan ke dinas provinsi, maka jalan nasional dimohonkan ke Kementerian PUPR.

“Dengan mengecek tingkat kerusakan jalan, urgensi, tantangan, dan ketersediaan anggaran, namun akan dilakukan secara rutin jika memungkinkan. Namun apabila kerusakan yang dikeluhkan merupakan kerusakan yang memerlukan penanganan cukup besar, maka kita harus menaikkan biaya yang tidak sesuai dengan Tingkat kerusakannya, kata Wiro saat dihubungi VICE, Jumat (4/2) lalu.

Sebagai gambaran, biaya perbaikan kondisi/rekonstruksi/rehabilitasi sekitar Rp6-8 miliar/km.

Perhatikan, proses dan alur menunjukkan jalan rusak dapat berbeda di setiap provinsi/kabupaten. Namun, satu prinsip: melaporkan dan meminta tanggapan dan perbaikan pelayanan publik adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia.

Sembari berbincang dengan Dinas PU Jogja, sebenarnya ada yang merusak kawasan yang sedang viral. Video jalan rusak di kawasan Godean itu bisa dibagikan banyak orang karena diduga sudah 20 tahun tidak diperbaiki. Entah karena iseng atau karena kesal, salah satu netizen mengadu ke Gibran Rakabuming yang sudah pasti tidak nyambung. masalah yang sama karena walikota Solo, bukan Jogja.

Jika menurut penjelasan Kepala Bina Marga Dinas PUPESDM DIY, Kwaryantini Ampeyanti Putri, Jalan Godean yang sangat penting di provinsi ini memang perlu dilakukan rekonstruksi (peningkatan kapasitas jalan). Salah satunya karena beban kerja yang semakin meningkat. Namun karena jumlahnya yang terbatas, Kwaryantini merupakan rencana yang masih perlu dilaksanakan. Alhasil, sampai saat ini Jalan Godean sudah ditambal.

Hmm, sudah 20 tahun dan kami masih disuruh menunggu, jadi kami bisa mengerti mengapa orang lebih suka mengambilnya melalui jalur viral. Ini seperti cerita Pak Gufron di awal. Selain aksi yang viral itu, Bupati Lamongan pun langsung menginformasikan cara tersebut ke Dinas PU setempat. Tampaknya jalan yang viral ini adalah satu-satunya kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak. Nah, mengingat putra-putri presiden semuanya sudah menikah, jadi tidak ada harapan perbaikan karena mereka. pernikahan.